Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
Sebelum membahas faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, penting untuk diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Beberapa contoh hak warga negara yang dimaksud, antara lain:
- hak atas kewarganegaraan;
- kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- hak dan kewajiban bela negara; serta
- hak untuk berserikat dan berkumpul
Bicara soal hak dan kewajiban warga negara, faktanya saat ini masih terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk pelanggarannya hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini pun sangatlah beragam. Seperti penangkapan dan penculikan warga sipil, dibatasinya kebebasan WNI berpendapathak wni
