Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang (UU) sebagaimana mestinya. PP dibuat ketika suatu undang-undang memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, tata cara, mekanisme, atau rincian teknis.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah

1. UUD 1945 Pasal 5 ayat (2)
   “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

2. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   Undang-undang ini mengatur tata cara pembentukan PP, struktur, asas pembentukan, hingga penyebarannya.

Fungsi Peraturan Pemerintah

1. Menjabarkan Undang-Undang
   PP dibuat sebagai aturan pelaksana dari UU agar dapat diterapkan secara teknis.

2. Mengisi Kekosongan Teknis dalam UU
   Ada banyak UU yang hanya mengatur prinsip dasar, sehingga PP memberikan penjelasan rinci.

3. Memberikan Kepastian Hukum
   Dengan adanya PP, mekanisme pelaksanaan suatu kebijakan dapat dijalankan secara jelas dan seragam.

4. Mengatur Hal-Hal yang Bersifat Operasional
   Contohnya prosedur pendaftaran, mekanisme pengawasan, persyaratan administratif, dan pengaturan teknis lainnya.

5. Pelaksanaan Fungsi Eksekutif Presiden
   Presiden sebagai kepala pemerintahan menggunakan PP untuk menjalankan tugas administratif negara.

Asas – Asas Pembentukan Peraturan Pemerintah

1. Kejelasan tujuan

2. Kelembagaan yang tepat

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

4. Keterlaksanaan

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

6. Kejelasan rumusan

7. Keterbukaan

Asas Materi Muatan

• Pengayoman

• Kemanusiaan

• Kebangsaan

• Kenusantaraan

• Bhinneka Tunggal Ika

• Keadilan

• Kesamaan kedudukan dalam hukum

• Ketertiban dan kepastian hukum

• Keseimbangan

Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

1. Perencanaan
2. Penyusunan naskah akademik
3. Penyusunan rancangan PP
4. Konsultasi publik
5. Harmonisasi dan sinkronisasi
6. Pembahasan tingkat pemerintah
7. Penetapan oleh Presiden
8. Pengundangan

Materi Muatan PP

1. Pengaturan lebih rinci tentang ketentuan dalam UU

2. Mekanisme pelaksanaan kebijakan

3. Prosedur dan tata cara administratif

4. Pembentukan lembaga, badan, atau mekanisme pengawasan

5. Pemberian sanksi administratif

6. Ketentuan peralihan dan penutup

Contoh Peraturan Pemerintah

1. PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

2. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

5. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah komponen penting dalam sistem hukum Indonesia. PP berfungsi sebagai aturan pelaksana dari undang-undang agar kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara rinci dan sistematis. Dengan landasan konstitusional yang jelas serta proses pembentukan yang terstruktur, PP berperan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat