Tragedi 1998 merupakan salah satu momen kelam dalam sejarah Indonesia, di mana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi secara meluas. Kejadian ini berlangsung di tengah krisis ekonomi dan politik yang memicu ketidakstabilan nasional. Kerusuhan Mei 1998, yang berpusat di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, ditandai dengan aksi kekerasan, perusakan, pembakaran, hingga penjarahan. Kelompok minoritas etnis Tionghoa menjadi target utama, mengalami diskriminasi dan kekerasan fisik. Banyak korban, termasuk perempuan, menghadapi pelecehan seksual yang mengerikan. Selain itu, penindasan terhadap masyarakat sipil dan mahasiswa yang menyuarakan reformasi juga menambah panjang daftar pelanggaran HAM.
Akar permasalahan tragedi ini tidak lepas dari pemerintahan otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Di bawah rezim ini, kebebasan berpendapat sering dibungkam, dan kekuatan militer digunakan untuk menjaga stabilitas, seringkali dengan mengorbankan hak-hak rakyat. Ketika krisis ekonomi melanda pada akhir 1997, kondisi masyarakat semakin memburuk akibat inflasi tinggi, kelangkaan bahan pokok, dan melonjaknya angka pengangguran. Krisis ini memicu kemarahan publik, yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menciptakan kekacauan, termasuk provokasi berbasis etnis.
Pelanggaran HAM pada tragedi 1998 telah menimbulkan trauma mendalam yang dirasakan hingga kini. Hingga saat ini, berbagai laporan tentang kekerasan, terutama kekerasan seksual, belum sepenuhnya terungkap atau diadili secara transparan. Upaya penegakan keadilan sering kali terbentur oleh keterbatasan politik dan hukum. Meski reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, penyelesaian kasus ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia. Banyak korban dan keluarga korban terus memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan keadilan.
Tragedi 1998 menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Peran masyarakat dalam menjaga toleransi dan persatuan sangat penting untuk mencegah konflik berbasis etnis dan diskriminasi. Pemerintah juga harus menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik melalui penyelidikan independen, dukungan terhadap korban, maupun pengadilan yang adil. Dengan demikian, Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai HAM dan keadilan.
